"Hadiah Buronan Begal ala Gubernur Jabar: Ancaman atau Candaan? Menteri HAM Angkat Bicara"

Jakarta – Sebuah inisiatif dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk menggelar sayembara “tanggap begal” mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan publik dan pejabat pusat. Alih-alih mendapat dukungan penuh, langkah tersebut justru menuai kritik pedas dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, yang secara terang-terangan berharap pernyataan Dedi hanyalah sebuah candaan.

Dalam pernyataan resminya, Menteri Pigai menyoroti risiko besar yang mengintai warga sipil jika insentif semacam ini benar-benar dijalankan. “Saya berharap pernyataan Pak Gubernur itu hanya guyonan. Karena jika serius, ini sangat membahayakan,” ujar Pigai di Jakarta, Selasa (12/11). Ia menegaskan bahwa penanganan kriminalitas, terutama aksi begal yang kerap menggunakan senjata tajam, adalah tugas aparat penegak hukum yang terlatih.

“Warga sipil tidak memiliki kewenangan dan perlengkapan untuk melakukan penangkapan. Imbauan seperti ini justru bisa memicu bentrokan dan jatuhnya korban jiwa,” tambahnya. Menurut Pigai, semangat memberantas kejahatan memang patut diapresiasi, namun cara yang ditempuh harus tetap berada dalam koridor hukum dan keselamatan publik.

Di sisi lain, Gubernur Dedi Mulyadi belum memberikan tanggapan resmi atas kritik tersebut. Sebelumnya, ia menyebut sayembara ini sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam menekan angka kriminalitas di Jawa Barat. “Kita harus berani melawan kejahatan. Saya siapkan hadiah bagi siapa pun yang berhasil menangkap begal,” kata Dedi dalam sebuah acara di Bandung.

Polemik ini pun memicu perdebatan di media sosial. Sebagian netizen mendukung langkah Dedi sebagai bentuk keberanian melawan premanisme, namun tak sedikit yang mengingatkan bahwa tindakan main hakim sendiri justru akan memperkeruh suasana dan melanggar prinsip hak asasi manusia.

Hingga berita ini diturunkan, pemerintah provinsi Jawa Barat belum mengeluarkan pedoman teknis resmi mengenai pelaksanaan sayembara tersebut. Publik pun masih menunggu klarifikasi lebih lanjut, apakah inisiatif ini benar-benar akan berjalan atau hanya sekadar retorika politik semata.