Indonesia Sambut Baik Gencatan Senjata AS-Iran, Istana: Dunia Saling Terhubung
Pemerintah Indonesia melalui Istana Kepresidenan dan Kementerian Luar Negeri menyatakan dukungan penuh terhadap kesepakatan gencatan senjata dua minggu antara Amerika Serikat dan Iran. Mensesneg Prasetyo Hadi menekankan bahwa konflik sejauh apa pun akan berdampak pada stabilitas nasional. Indonesia berharap jeda damai ini menjadi pintu masuk menuju penyelesaian permanen di Timur Tengah.
Jakarta, tynk.co.id – Kabar gembira datang dari kancah diplomasi Timur Tengah. Setelah berminggu-minggu diwarnai ketegangan tinggi dan ancaman perang terbuka, Amerika Serikat dan Iran akhirnya menyepakati gencatan senjata sementara selama dua pekan. Kesepakatan yang dimediasi oleh Pakistan ini disambut hangat oleh Pemerintah Indonesia.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan respons resmi Istana Kepresidenan terkait perkembangan positif tersebut. Ia menegaskan bahwa Indonesia akan selalu mendukung segala bentuk inisiatif yang bertujuan meredakan ketegangan dan menghindari jatuhnya korban jiwa.
“Ya sebagaimana yang tadi kami sampaikan, segala upaya untuk menurunkan eskalasi atau menurunkan ketegangan pastilah kita menyambut baik,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Efek Domino Konflik Global ke Dalam Negeri
Dalam keterangannya, Prasetyo mengingatkan bahwa tidak ada negara yang benar-benar kebal terhadap gejolak global. Dunia yang semakin terhubung membuat batas-batas geografis menjadi tidak relevan ketika berbicara soal dampak ekonomi dan keamanan.
“Karena apa pun yang terjadi sekarang ini kan dunia itu saling terhubung, berpengaruh juga terhadap kondisi di negara kita meskipun secara jarak cukup jauh,” tambahnya.
Pernyataan ini merujuk pada realitas bahwa Selat Hormuz adalah nadi perdagangan minyak dunia. Gangguan sekecil apa pun di jalur tersebut akan langsung memicu gejolak harga energi global yang ujung-ujungnya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, terutama terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Kemlu: Jeda Ini Harus Jadi Jalan Menuju Damai Permanen
Di tempat terpisah, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Yvonne Mewengkang, memberikan pernyataan yang selaras. Dalam press briefing rutin, Yvonne menyebut bahwa Indonesia memandang gencatan senjata ini bukan sekadar jeda sementara, melainkan jendela peluang yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh komunitas internasional.
“Pemerintah Indonesia menyambut baik kesepakatan gencatan senjata yang telah diumumkan selama dua minggu antara Amerika Serikat dan Iran. Perkembangan ini mencerminkan adanya upaya dari pihak-pihak terkait untuk tetap membuka ruang diplomasi guna mendorong deeskalasi,” jelas Yvonne.
Indonesia juga menaruh perhatian besar pada aspek kebebasan bernavigasi di Selat Hormuz. Yvonne menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional agar jalur pelayaran komersial, termasuk kapal-kapal berbendera Indonesia, dapat melintas dengan aman tanpa ancaman.
“Indonesia akan terus mendukung setiap upaya diplomasi yang konstruktif, termasuk upaya agar gencatan senjata ini berkembang menjadi penyelesaian yang lebih permanen. Perlindungan warga sipil tetap menjadi fokus utama kita,” pungkasnya.
Nasib Kapal Pertamina di Selat Hormuz
Optimisme ini juga dirasakan oleh sektor energi nasional. Sebelum gencatan senjata diumumkan, dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping, yaitu Pertamina Pride dan Gamsunoro, sempat tertahan di perairan sekitar Selat Hormuz. Kini, dengan adanya kesepakatan damai sementara dan jaminan keamanan dari pihak Iran, diharapkan kedua kapal tersebut dapat segera melanjutkan perjalanan membawa pasokan minyak mentah ke Tanah Air.
Langkah diplomasi Indonesia yang senyap namun pasti ini membuktikan bahwa Jakarta mampu memainkan peran sebagai penyeimbang yang kredibel di tengah pusaran konflik negara-negara besar. Dengan mengedepankan prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia terus menyuarakan perdamaian tanpa harus terseret dalam pusaran konflik kepentingan negara adidaya.